Palembang – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mencapai target nol kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (zero stunting) pada 2023.
“Untuk mewujudkan nol stunting itu BKKBN berupaya memperkuat peran Tim Penurunan dan Percepatan Stunting (TPPS) kota setempat,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Nopian Andust seusai rapat penguatan peran TPPS di Palembang, Jumat.
Menurut Nopian, beberapa gerakan yang dilakukan TPPS yang diketuai Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda seperti forum stunting dan bapak asuh anak stunting merupakan program yang bagus sehingga akan didukung agar berjalan lebih baik lagi.
Pemkot Palembang melalui TPPS membangun komitmen bersama dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bapak asuh anak stunting.
Gebrakan Wawako Fitrianti Agustinda itu menjadi role model di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Keluarga agar tidak melahirkan anak stunting dengan cara membantu ekonomi masyarakat kurang mampu sehingga dapat memberi gizi yang baik untuk anak mereka.
Untuk membantu keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting, gerakan yang dilakukan TPPS Palembang mengajak beberapa komponen menggalang dana atau membantu menjadi bapak asuh anak stunting diharapkan ke depan bisa berjalan lebih baik.
Dengan upaya yang dilakukan TPPS Kota Palembang, pihaknya optimistis target 2023 zero stunting dapat terwujud, ujar Nopian.
Sementara Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan untuk mewujudkan target ‘zero stunting’ pada tahun depan, pihaknya menyiapkan dua langkah strategis yakni mengalokasikan dana yang cukup besar dan membentuk forum komunikasi di 18 kecamatan.
Kasus stunting di Ibu kota Provinsi Sumsel ini setiap tahun bisa diturunkan meskipun belum sesuai dengan harapan.
Berdasarkan data 2021 tercatat 490 anak mengalami stunting atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ada 1.100 anak stunting.
Melihat data keberhasilan menekan angka kasus stunting itu, pihaknya berupaya lebih menggalakkan lagi kegiatan yang bisa menurunkan angka kasus gagal tumbuh kembang pada anak itu.
Kegiatan untuk menurunkan kasus stunting tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan tetapi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kata Fitrianti. (Ant)
