Sumsel.SahabatRakyat.com,- Kepala Desa Kecamatan Fak-Fak Barat Kabupaten Fak-Fak propinsi Papua Barat, Kaleb Erik Hidom turut menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), bertajuk “Memperkokoh Eksistensi APDESI Merajut Kebersamaan Dalam Membangun Desa”, yang di gelar di Ballroom Hotel Grand Daira Palembang, Senin (29/04/2024).
Kaleb Erik Hidom menilai APDESI ini merupakan bagian penting yang menjadi harapan bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia terutama Papua Barat, bahwa sesungguhnya apa yang diupayakan oleh pemerintah pusat semua sudah sangat bagus, sudah baik, hanya satu yang menjadi kelengahan-kelengahan di lapangan seperti yang terjadi di Papua dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Kepala Desa di salah satu di distrik Kecamatan Fak-Fak Barat Kabupaten Fak-Fak propinsi Papua Barat, Bagaimana peningkatan kapasitas pengembangan SDM di Papua, bagaimana warga atau saudara-saudara kita di Papua mampu untuk memaksimalkan penggunan dana contoh dana desa secara khusus maupun secara global dan ekonomi khusus yang digulirkan di Papua.
“Seperti saudara-saudara ketahui pengecualian di Papua, terkait dengan otonomi khusus itu yang menjadi kendala ibaratnya uangnya diberikan tetapi tidak di bekali bagaimana cara mengelolahnya, ini juga yang menjadi pemicu sehingga saudara-saudara kita disana banyak juga yang merasa bahwa mereka tidak sejahtera padahal sesungguhnya tidak. Bahkan banyak juga yang terjadi saudara-saudara kita disana terutama para pemangku kepentingan, para pejabat di Papua sana baik saudara-saudara kita etnis Nusantara maupun orang asli Papua sendiri, disana kadang mereka tidak menyadari bahwa saudara kita yang belum sejahtera menjadi tanggung jawab dari sisi kedekatan emosional,” Ujarnya.
“Ini juga yang menjadi pemicu, akhirnya malah mereka memprovokasi saudara-saudara kita disana untuk membenci saudara kita dari etnis Nusantara yang ada bahkan kesannya ada intervensi atau semacam monopoli dan lain sebagainya. Terkait dengan apa yang saya tahu di sana jujur yang termasuk di dalamnya: tentang peningkatan kapasitas pengembangan SDM disana, itu sesungguhnya yang menjadi skala prioritas yang harus dilakukan sehingga ketika manusianya cerdas pasti dia paham tentang memberikan mekanisme tata kelolahnya yang menjadi persoalan,” Imbuhnya.
Terkait geografis lain sebagainya, menurut Kaleb itu bukan persoalan yang sebenarnya. Papua sekarang sudah terbagi mau mengarah ke 8 provinsi yang secara legalnya 6, tinggal ada 2 yang sedang proses. Jika Kabuputen Valvat jadi 142 desa, tapi sesuai domain klator birokrasi (kalau di Papua bukan Kepala Desa tetapi di sebut Kepala kampung), jadi BMD (Badan Musyarawatan Desa itu kalau di Papua Baperkam (Badan Permusyawaratan Kampung), upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah sangat baik hanya saja ada okum-oknum yang nakal.
Hari ini melalui agenda-agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas) terkait dengan infrastruktur internal DPP RI itu sendiri menjadi harapan terutama masyarakat di Timur.
“Harapan saya melalui wadah APDESI, pemerintah desa ini sesuai harapan kami ketika konsolidasi dengan pak prabowo dulu waktu menjabat masih Menteri Pertahanan, Beliau sampaikan bagaimana Kepala Desa se Indonesia dapat mewujudkan harapan menjadi kapten cadangan, dalam artian bagaimana para Kepala Desa mampu untuk melahirkan program strategis dalam menopang pemerintah daerah, kabupaten, maupun propinsi untuk membuka peran-peran di pusat yang mungkin masih terkunci agar bisa diupayakan lewat ada wadah-wadahnya,” Pungkas Kaleb. (Rudi)
