Palembang – Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengawal proses penyitaan 38 objek berupa tanah dan bangunan senilai Rp24,26 miliar di wilayah Sumatera Selatan terkait penyidikan dugaan korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Penyitaan yang dilakukan Kortastipidkor Polri ini menyasar tiga wilayah di Sumsel, yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Kabag Opsi Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan bahwa penyitaan dan pemasangan plang sita merupakan langkah tegas negara untuk mengamankan aset yang berkaitan dengan perkara korupsi.
“Penyitaan dan pemasangan plang sita ini adalah langkah krusial untuk mengamankan aset-aset yang berkaitan dengan perkara selama proses hukum berjalan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, upaya penelusuran aset tidak akan berhenti pada penyitaan yang telah dilakukan. Penyidik akan terus mengembangkan penyidikan untuk menemukan aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini; penyidik akan terus menelusuri dan memburu aset-aset lain demi mendukung upaya maksimal pemulihan kerugian keuangan negara,” tegas Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Ronni Bonic, memastikan jajarannya di daerah mengawal penuh proses penegakan hukum tersebut secara transparan dan profesional.
“Kami di daerah mengawal ketat proses penyitaan ini, termasuk di wilayah Sumsel yang mencakup puluhan objek di Palembang, Prabumulih, hingga Ogan Ilir,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawalan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
“Penegakan hukum ini dilakukan secara terukur, profesional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi para tersangka,” pungkas Kombes Pol Ronni Bonic.
Berdasarkan data penyidikan, dari 38 objek yang disita di Sumsel, sebanyak tiga bidang tanah berada di Kota Palembang dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar. Secara keseluruhan, Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek tanah dan bangunan di tujuh wilayah dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012-2016. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pemeriksaan calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko hingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. PT Maxima Inti Finance diketahui menerima pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 43.617.739,13 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS. Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni FH, NH, DSD, IS, dan AS dari unsur LPEI serta DM selaku Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa yang disidik.
Polda Sumsel bersama Kortastipidkor Polri terus mengawal proses penegakan hukum ini, termasuk pengamanan dan penelusuran aset lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.(Rudi)
