PALEMBANG, Rabu (14/10/2026) – Kualitas udara Kota Palembang yang sempat mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 793 menjadi peringatan serius di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan melalui pengerahan personel lintas instansi, patroli wilayah rawan, pembentukan 68 posko kesehatan, serta distribusi 138.267 masker. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam menghadapi bencana kabut asap.
“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI-Polri, hingga masyarakat. Kami terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi personel, peralatan, pemantauan titik rawan, maupun pelayanan kesehatan bagi warga terdampak,” tegas Ratu Dewa seusai rapat penanganan karhutla bersama Menko Polkam RI di Griya Agung, Rabu (14/10/2026). Data Pemkot mencatat 741 kejadian kebakaran lahan sepanjang Januari hingga 13 Oktober 2026, dengan luas area terdampak sekitar 358,28 hektare. Kertapati menjadi kecamatan dengan kejadian terbanyak, yakni 138 kasus.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkot menyiagakan personel BPBD, pemadam kebakaran, TNI-Polri, serta jajaran kecamatan dan kelurahan. Posko siaga lapangan tersedia di 18 kecamatan, disertai pemantauan 24 jam dan patroli di kawasan rawan. Di sisi kesehatan, 68 posko terdiri atas 18 posko kecamatan, 42 posko puskesmas, tujuh posko puskesmas pembantu, dan satu posko kesehatan bergerak. Data yang dipaparkan menunjukkan ISPU mencapai 793 pada 13 Oktober, bertepatan dengan 677 kasus ISPA harian. Kasus ISPA tercatat 17.434 sepanjang September dan 7.742 selama 1–13 Oktober.
Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan kegiatan luar ruangan, penggunaan masker, larangan membakar lahan dan sampah, serta penyesuaian pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kualitas udara. Selain itu, pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan terhadap warga dan lahan pertanian serta memastikan pemantauan pasokan air bersih melalui Perumda Tirta Musi. Bersama pemerintah pusat, Pemprov Sumsel, TNI-Polri, dan unsur terkait, Pemkot terus mendorong pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan agar dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan.(Adv)
